DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB FPMP Desak Audiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Palembang

 DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB FPMP Desak Audiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Palembang

PALEMBANG - 

Menyoal dugaan Abuse Of Power, terindikasi kuat oleh oknum pejabat Pemkot Palembang. Indikasinya, terendus sikap dan perilaku tidak elok sebagai pejabat publik yang seharusnya tidak  “gegabah” dengan jabatan yang melekat pada dirinya.

Dengan Presumption of Innocence (Asas praduga tak bersalah) didapat informasi rumah pribadi pejabat publik yang juga Anggota DPR RI dan salah satu Ketua Partai di Sumatera Selatan, dijaga oleh Satpol PP Kota Palembang.

Hal ini jelas sarat kontradiksi karena bukan Tupoksi Sat Pol PP. "Kami menilai problem ini patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang yang patut dipertanyakan," DR.(C) Ade Indra Chaniago.SE,M.Si dalam sebuah diskusi ilmiah belum lama ini.

Hadir pula sebagai pembicara dan audiense yakni Bagindo Togar, Mukri A Syukur, S.Sos.I.,M.Si. ada aktifis  Reza Fahlevi (MAO), Dasri Nurhamidi.S.Sos.I., M.Si serta Rachmad Soleh.S.Ag, Rondot dan Djuardi.

Dikatakan Ade Indra, diduga ada intervensi dari Wakil Walikota Palembang yang nota bene dari partai yang Sama. Sebab yang kami ketahui tugas dari Satpol PP itu, menegakkan dan menjalankan Perda Kota Palembang, menjaga ketertiban umum, menjaga fasilitas publik. "Pertayaan kami, apakah ada tugas Satpol PP itu menjaga rumah pribadi?," tegasnya.

Maka itu, untuk mewujudkan semangat Good Goverment and Clean Goverment, Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan (MSK-Indonesia) (PB.FPMP Sumsel) beberapa waktu lalu sudah melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

"Upaya lain dan kami juga bermaksud untuk audiensi dengan Ketua DPRD Kota Palembang atau komisi yang membidangi. Saat ini, masih menunggu jadwal yang ditetapkan oleh DPRD Kota Palembang," ungkapnya lagi.

Adapun agenda pokok  pembahasan diantaranya, mendesak Ketua DPRD Kota Palembang atau Komisi yang membidangi Pemerintahan Kota Palembang untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang terkait dengan mobilisasi anggota Pol PP Kota Palembang untuk pengamanan rumah pribadi Ketua Partai Gerindra Sumsel.

Hal ini berpotensi merugikan Negara ratusan juta rupiah. Diharapkan agar Wakil Walikota Palembang untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan Abuse Of Power, dalam hal kebijakan sebagai pejabat publik.