Pedagang Es Gabus Dituding Aparat, Publik Soroti Ketimpangan Penegakan Hukum

 Pedagang Es Gabus Dituding Aparat, Publik Soroti Ketimpangan Penegakan Hukum

JAKARTA — Rasa keadilan publik kembali diuji. Setelah polemik kasus penjambretan di Tarak Tembok yang berujung kematian, kini sorotan tertuju pada dugaan perlakuan tidak adil terhadap pedagang kecil es gabus, penjual jajanan tradisional yang hidup dari penghasilan harian.

Pedagang yang tergolong lanjut usia dan miskin tersebut diduga mendapat tuduhan tanpa dasar dari oknum aparat Polri dan TNI. Tuduhan itu bukan hanya mencederai martabat pribadi, tetapi juga berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian pedagang kecil yang selama ini bergantung pada kepercayaan pembeli.

Ironisnya, peristiwa tersebut menyebar luas di media sosial. Alih-alih diluruskan secara profesional, narasi tudingan justru berkembang di ruang publik dan memicu kemarahan masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan itu lebih menyerupai persekusi terhadap rakyat kecil ketimbang penegakan hukum yang berkeadilan.

Keadilan yang Dipertanyakan

Kasus ini kembali menguatkan kritik lama masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Di satu sisi, pedagang kecil dirazia dan diuji secara berlebihan. Di sisi lain, berbagai kejahatan besar yang merugikan negara " termasuk peredaran produk berbahaya yang telah diuji laboratorium " dinilai berjalan lambat tanpa kejelasan penindakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang arah dan nurani hukum di Indonesia. Publik mempertanyakan mengapa aparat terlihat begitu tegas kepada rakyat kecil, namun terkesan ragu menghadapi kejahatan kelas kakap.

Desakan Evaluasi Nasional

Gelombang kritik pun menguat. Masyarakat mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum. Seruan agar Kapolri diganti kembali mencuat sebagai simbol tuntutan perubahan dan pembenahan serius.

Pengingat keras disuarakan publik: Polri dan TNI dibiayai oleh rakyat dan bertugas melindungi rakyat. Bukan sebaliknya " menekan, memfitnah, atau mematikan rezeki pedagang kecil.

Jika pola penegakan hukum yang keras terhadap yang lemah namun lunak terhadap yang kuat terus dibiarkan, maka keadilan berisiko kehilangan maknanya. 

Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang terancam bukan hanya wibawa hukum, tetapi fondasi keadilan negara itu sendiri.

Tagar:

#WajibSaatnyaKapolriDiganti

#KeadilanUntukRakyatKecil

#EsKueJadul #EsGabus #EsSabun

#Polri #TNI #NKRI